Fakta-fakta aktivitas WPLO di PBB

PAPUA // Status WPLO di PBB, ECOSOC menyebutkan WPLO/OPPB belum terdaftar di daftar CSO dengan status konsultatif ECOSOC per database http://un.org/ecosoc. Yang terdaftar dari Papua: West Papua Interest Association sejak 2017 dengan status “Special”.

Kkk bisa akses PBB?, LSM tidak terdaftar tetap bisa ikut “side event” di Markas PBB kalau disponsori negara anggota atau LSM yang sudah terdaftar. 

John Anari sering bicara di forum begitu, bukan di Sidang Umum resmi.

Tidak ada agenda Sidang Umum/Majelis Umum PBB soal Papua, yang ada adalah UN Permanent Forum on Indigenous Issues 14-25 April 2026 di New York. WPLO hadir sebagai peserta non-pemerintah, bukan pembicara utama.

Dialog & diplomasi di Markas PBBB benar terjadi, tapi di level side event, lobi koridor, bukan debat resmi DK PBB atau MU-PBB, ini jalur umum LSM.

Berikut fakta-faktanya

1. Penolakan Resolusi 1752 & 2504 Benar jadi tuntutan WPLO. Resolusi 1752 (1962) = Perjanjian New York. Resolusi 2504 (1969) = PBB “mencatat” hasil Pepera, untuk mencabutnya butuh 97 suara MU-PBB. Belum pernah masuk agenda.
2. Desak Dewan Perwalian tinjau Papua; Dewan Perwalian PBB ini sudah tidak aktif sejak 1994 setelah Palau merdeka. Tidak bisa “tinjau” lagi kecuali Majelis Umum hidupkan kembali. Lobi negara sponsor 23 April 2026 Ada pertemuan, WPLO upload foto dengan staf misi Vanuatu, Tuvalu. Belum ada negara yang resmi keluar statemen jadi sponsor resolusi baru.

Posisi pihak lain soal aktivitas WPLO

1. RI - Kemlu: 24 April 2026 sebut “WPLO sebarkan disinformasi. Pepera final. Papua bagian NKRI sesuai hukum internasional.” RI kirim diplomat untuk right of reply di setiap forum.
2. Negara Pasifik: Vanuatu, Palau, Marshall Islands kadang fasilitasi ruang. Tapi PM Vanuatu 2024 Charlot Salwai bilang: “Kami dukung HAM, bukan merdeka.”
3. Sekjen PBB: Antonio Guterres 2023: “PBB hormati kedaulatan RI. Isu HAM Papua dibahas lewat UPR, bukan dekolonisasi.”

ULMWP vs WPLO: Benny Wenda & John Anari beda strategi. ULMWP jalur MSG. WPLO jalur PBB New York. Sering saingan klaim “wakil sah”.

Dampak nyata di lapangan Papua

1. Positif: Tekanan WPLO di PBB ikut bikin Komnas HAM bisa masuk Nduga 2023, Akses ICRC dibuka lagi 2024.
2. Negatif: Jakarta makin curiga “asing intervensi”. Akibatnya wartawan asing masih susah ke Wamena. Kasus 7 Mei kemarin liputan lambat.
3.  Risiko hoaks: Postingan “besok Israel sponsor WPLO gugat RI” itu contoh. Tidak ada bukti. Bikin orang kampung berharap palsu, lalu kecewa, lalu marah.

Kesimpulan netral:

WPLO itu nyata ada, nyata lobi, tapi belum menang.

RI itu nyata kuasai, nyata ditolak, tapi belum kalah.

Yang nyata korban: Nelince 17 th Mile 61, Nopison Dogiyai 10 Mei, 4-5 orang Lani Wamena 7 Mei. Mereka tidak mati karena resolusi 1752. Mereka mati karena peluru, panah, dan kemiskinan.

Jadi sa tanya:

1. Untuk WPLO: Selain pidato di New York, apa rencana konkret hentikan perang suku 7 Mei?

2. Untuk RI: Selain nota protes, kapan polisi stop tembak di kantor distrik 10 Mei?

Papua tidak butuh juara debat PBB. Papua butuh juara kasih makan anak & kubur mayat dengan hormat.