Panas, Long March Front Pemuda Biak Usung Tema 63 Tahun Papua dalam Cengkeraman Ekosida dan Genosida

BIAK- Front Pemuda Daerah (Pemda) Biak bersama masyarakat Papua menggelar aksi long march dalam rangka memperingati 1 Mei 1963, Jumat (1/5/2026).

Aksi itu mengusung tema “Referensi 63 Tahun Papua dalam Cengkeraman Ekosida dan Genosida” 

Massa aksi demonstrasi yang terdiri dari pemuda, mahasiswa, serta masyarakat umum memulai long march dari titik kumpul di Segitiga Yafdas, dipusatkan di kantor DPRD Biak Numfor Papua.

Mereka berjalan kaki sambil membawa spanduk, poster, serta menyuarakan aspirasi melalui orasi secara bergantian.

Dalam orasinya, para peserta aksi menyoroti perjalanan panjang sejarah Papua sejak 1 Mei 1963 yang dinilai sarat dengan berbagai persoalan kemanusiaan dan lingkungan.

Massa menyampaikan bahwa eksploitasi sumber daya alam yang berlangsung selama puluhan tahun telah berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan hidup di tanah Papua.

Selain isu ekosida, massa juga menyinggung berbagai persoalan hak asasi manusia yang menurut mereka belum terselesaikan hingga saat ini.

Mereka menuntut adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap kondisi sosial, politik, dan kemanusiaan di Papua.

Koordinator aksi  Otis Randonggir, dalam pernyataannya menyebut bahwa momentum 1 Mei bukan sekadar peringatan sejarah, tetapi juga menjadi ruang refleksi atas situasi yang terjadi di Papua selama lebih dari enam dekade terakhir.

"Aksi ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap tanah Papua. Kami ingin menyampaikan bahwa masih banyak persoalan yang harus diselesaikan, baik dari sisi lingkungan maupun kemanusiaan,” ujarnya.

"Kita saksikan perampasan adat, deforestasi hutan, kerusuhan sungai dan laut, pertambangan merusak ruang hidup , dan Genosida fisik budaya yang terus terjadi. Ekosida bukan hanya membunuh alam, tetapi perlahan membunuh manusia," katanya.

Massa aksi mengeluarkan pernyataan sikap Resmi sebagai berikut:

1. Tutup PT Freeport Indonesia; Tarik militer organik dan non organik; Tolak PSN strategis nasional;

2. Tolak pos militer di seluruh tanah Papua; Hentikan penembakan liar kepada warga sipil Papua; militer TPNPB OPM TNI/Polri segera melakukan kencatan senjata; Tolak pemekaran DOB;

3. Segera mengungkap pelanggan HAM di Biak, DOGYAI, Wamena, Puncak Yahukimo, Lany Jaya, Nabire Oksibil Paniai, Lepago,dan Mepago, di seluruh Papua;

4. Segera memberikan akses jurnalis dan palang merah internasional mengunjungi Papua

5. Tolak investasi asing di Papua;

6. Segera memberikan hak penentuan Nasib sendiri.

"Kami mendesak kepada PBB ( TIM MENCARI FAKTA) untuk segera intervensi Indonesia ke Papua Barat"

Aksi tersebut kemudian berakhir di kantor DPRD Biak Numfor, massa menyerahkan pernyataan sikap kepada anggota dewan.

Aspirasi massa aksi diterima langsung oleh anggota DPRD Biak Numfor Adrianus Mambobo,

komitmennya untuk menindaklanjuti dan memperjuangkan aspirasi yang telah disampaikan oleh massa aksi.

Ia menegaskan bahwa lembaga legislatif akan menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam menyuarakan berbagai tuntutan tersebut.

“Kami menerima aspirasi ini dan berkomitmen untuk memperjuangkannya sesuai dengan kewenangan kami,” ujar perwakilan DPRD.

Koordinator aksi menyampaikan bahwa penyerahan aspirasi ini merupakan bagian dari upaya mendorong adanya perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang diangkat dalam aksi tersebut.

Massa kemudian membubarkan diri dengan harapan aspirasi yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait.