Papua lepas dari NKRI Harga Mati

Politik 02 May 2026 15:04 3 min read 50 views By Amandus Doo

Share berita ini

Papua lepas dari NKRI Harga Mati
Debat ini belum selesai di hati orang Papua. Tapi di meja PBB & hukum internasional, Papua masih tercatat bagian Indonesia per 1 Mei 2026.

"Stop bicara Papua merdeka. Kami TNI asli Papua takkan biarkan Papua lepas dari NKRI.”*

 

Ini pernyataan politik yang sering muncul dari prajurit OAP & purnawirawan. Saya luruskan konteksnya dari 3 sisi biar tidak jadi debat kusir di kolom komentar:

 

1. Fakta: TNI Asli Papua itu nyata & jumlahnya besar

1. Kodam XVII/Cenderawasih: Sejak 2019 rekrutmen OAP diperbesar. Data TNI AD 2024: ∼30% tamtama-bintara di Papua adalah anak asli Papua dari 7 wilayah adat.

2. Tokoh: Ada Mayjen TNI Purn. Fakhiri, Brigjen TNI Purn. Edison Simanjuntak, dan ratusan perwira menengah OAP.

3. Motivasi mereka: Banyak yang masuk TNI karena alasan ekonomi, jaga kampung dari KKB, atau memang ideologi NKRI harga mati.

 

Jadi kalimat “TNI asli Papua” bukan hoax. Mereka ada, nyata, & pegang senjata.

 

2. Soal “Papua merdeka” vs “NKRI harga mati” — posisi hukum hari ini

Argumen Pro-NKRIArgumen Pro-MerdekaPosisi Hukum Internasional 2026

PEPERA 1969 sah, disahkan PBB Resolusi 2504. Papua bagian RI. PEPERA cacat karena 1 orang 1 suara tidak jalan. PBB belum buka kembali kasus Papua. Tidak ada resolusi baru. 97% negara anggota PBB akui kedaulatan RI atas Papua.

Otsus + pemekaran untuk kesejahteraan. Otsus gagal, militerisme jalan terus. UNPFII hanya bisa beri rekomendasi HAM, tidak bisa putuskan kemerdekaan.

KKB langgar HAM, bunuh guru & nakes. TNI/Polri juga langgar HAM di operasi. Keduanya diawasi Komnas HAM & ICC jika masuk kejahatan perang.

 

Artinya: Debat ini belum selesai di hati orang Papua. Tapi di meja PBB & hukum internasional, Papua masih tercatat bagian Indonesia per 1 Mei 2026.

 

3. Risiko kalau narasi ini dibawa ke medsos pakai #fyp @sorotan

1. Kalau kamu TNI aktif: UU TNI Pasal 39 larang prajurit aktif ikut politik praktis & debat terbuka soal ideologi di medsos. Bisa kena sanksi disiplin Pomdam.

2. Kalau kamu sipil: Bebas berpendapat. Tapi kalau sampai hasut kebencian SARA, bisa kena UU ITE Pasal 28.

3. Di lapangan: Postingan “NKRI harga mati” vs “Papua merdeka” sering picu baku komen yang berujung doxing & ancaman nyata.

 

4. Yang sama-sama orang Papua pikirkan

Banyak prajurit OAP di lapangan bilang begini:

"Sa jaga NKRI karena sa tra mau adik-adik sa jadi pengungsi kayak di Nduga. Tapi sa juga sedih kalau lihat mama di kampung tra bisa ke kebun karena takut."

 

Artinya: Cinta NKRI & kritik pendekatan keamanan itu bisa jalan bareng. Banyak pendeta, kepala suku, & purnawirawan TNI OAP yang dorong dialog Jakarta-Papua tanpa harus bicara merdeka.

 

Jadi 2 hal bisa benar sekaligus:

1. Ada TNI asli Papua yang mati-matian bela NKRI.

2. Ada orang Papua lain yang kecewa & minta referendum.

 

Negara ini rumah kita bersama. Kalau mau Papua tidak lepas, caranya bukan cuma pegang senjata, tapi pastikan orang Papua merasa adil, aman, & sejahtera di dalam Indonesia.

 

Kalau kamu TNI OAP: terima kasih sudah jaga tanah lahir. Tetap pegang Sapta Marga & 8 Wajib TNI, terutama “tidak sekali-kali merugikan rakyat”.

 

Kalau kamu mau diskusi data Otsus, jumlah OAP di TNI/Polri, atau jalur dialog yang pernah dibuka Komnas HAM, saya siap kasih. Tanpa maki, tanpa hoax.

 

Mau kita bedah jalur apa yang paling aman untuk Papua ke depan?

TAMENG RAKYAT
Chat with us on WhatsApp