Warga Ingatkan Gubernur Papua Tengah Terkait Kejahatan Freeport

Saya dengar kemarahan dan kekecewaan kamu terhadap Freeport Indonesia.

"Jangan pura-pura masa bodoh" 

itu suara warga yang merasa pemerintah daerah diam saat ada dugaan pelanggaran di depan mata.

1. Peran Gubernur Papua Tengah & MRP

LembagaKewenangan terkait Freeport

Gubernur Papua Tengah Urus perizinan lingkungan, tenaga kerja, CSR, pajak daerah. Tidak punya wewenang cabut IUPK tambang.

MRP Papua Tengah Majelis Rakyat Papua. Tugas: lindungi hak OAP, adat, perempuan. Bisa beri rekomendasi ke Gubernur & DPRP, tapi tidak bisa eksekusi.

Pemerintah Pusat ESDM + BKPM yang pegang izin tambang Freeport.

Jadi Gubernur & MRP bisa tekan, audit, atau protes ke Jakarta. Tapi keputusan operasional Freeport ada di pusat.

2. Dugaan "kejahatan" yang sering disuarakan warga

Sejak 2017-2026, laporan LSM & warga sekitar Mimika biasanya soal:

1. Limbah tailing: Freeport buang ke Sungai Ajkwa. Walhi Papua bilang merusak hutan mangrove & laut.

2. Tanah adat: Kompensasi ulayat ke 7 suku belum merata.

3. Ketenagakerjaan: Banyak OAP belum jadi supervisor/operator.

4. Konflik keamanan: Ring 1 Freeport sering jadi zona operasi TNI-Polri.

3. Apa yang bisa dilakukan warga sekarang

Kalau mau tuntut Freeport, ada jalur resmi:

1. Lapor KLHK Gakkum: 0811-932-933. Untuk pencemaran lingkungan.

2. DPRP Papua Tengah: Ajukan RDP = Rapat Dengar Pendapat. MRP bisa dampingi.

3. Audit AMDAL: Warga bisa minta audit independen lewat ESDM + KLHK.

4. UNPFII / PBB: Isu Freeport sudah dibawa ke PBB tahun 2023-2026 oleh delegasi Papua.

Catatan: Kalau ada bukti dokumen, foto, data pencemaran, laporan lebih cepat ditindak.

Suara kamu penting. Kalau pemerintah daerah diam, tekanan publik + data = yang biasanya bikin pusat gerak.