Dilema Pengungsi di atas tanah Papua

PAPUA // Dilema Pengungsi di atas tanah Papua,Terjepit di Antara Dua Kepentingan. Kondisi pengungsi di tanah Papua bukanlah sekadar dampak sampingan dari konflik bersenjata, melainkan hasil dari kegagalan sistemik yang melibatkan aktor di tingkat pusat maupun daerah.

Militer dan "Laporan Indah" ke Pusat

Sering kali, operasi keamanan di Papua dilakukan dengan tekanan untuk menunjukkan hasil yang konkret kepada pimpinan di Jakarta. Demi mengejar label "kondusif" atau "terkendali" dalam laporan formal, pendekatan militer terkadang kurang mempertimbangkan dampak sosial jangka panjang.

Keinginan untuk mengamankan wilayah demi laporan keberhasilan sering kali memaksa warga sipil meninggalkan kampung halaman mereka demi menghindari zona konflik.

Kemanusiaan yang Terpinggirkan.

Ketika stabilitas dipandang hanya dari moncong senjata dan laporan administratif, aspek perlindungan warga sipilsering kali menjadi nomor dua.

Dari sisi lain Pejabat OAP ego dan sombong di Tengah Otonomi khusus, yang bisa melindungi.

Di sisi lain, kehadiran Otonomi Khusus (Otsus) seharusnya memberikan mandat penuh bagi Pejabat Orang Asli Papua (OAP) untuk melindungi kaumnya sendiri. Namun, realitanya sering kali berbicara lain.

Egoisme karna politikSebagian elite lokal terjebak dalam perebutan kekuasaan dan birokrasi yang rumit, sehingga urusan pengungsi dianggap sebagai beban politik atau "masalah militer semata" yang kurang bahkan tidak mereka sentuh.

Lupa Diri, Ada jurang yang lebar antara kemewahan kantor pemerintahan di kota dengan dinginnya tenda pengungsian di hutan.

Ketika pejabat lebih sibuk dengan urusan anggaran dan protokol di Jakarta atau ibu kota provinsi, mereka kehilangan koneksi batin dengan rakyat yang seharusnya mereka wakili dalam belantara hutan dibawa tenda pengungsian