Aksi Hardiknas di Sorong, Mahasiswa Tolak MBG Wagub Terima Aspirasi

SORONG // Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2026, berbagai elemen mahasiswa di Kota Sorong, Papua Barat Daya, tergabung dalam solidaritas masyarakat Sorong Raya, (BEM) Universitas Muhammadiyah  (UNAMIN) Sorong, Forum Independent Mahasiswa West Papua (FIM -WP), Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa/i Mare Se - Sorong Raya (IPPMMSR), Komunitas Lapak Baca Papua Berpikir (KLBPB), organisasi lainnya menggelar aksi  long march unjuk rasa depan Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Senin (4/5/2026).

Aksi yang mengusung tema “Tolak MBG dan Gratiskan  Pendidikan dari TK sampai  Perguruan Tinggi”  

Aksi unjuk rasa ini diikuti ratusan massa aksi. Mereka melakukan long march dari titik kumpul mulia dari kampus UNAMIN, dan taman Deo, menuju kantor gubernur sambil membawa spanduk, pamflet, serta menyuarakan orasi secara bergantian.

Dalam aksinya, massa menyoroti kebijakan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum menjadi prioritas utama dibandingkan kebutuhan mendesak di sektor pendidikan. Mahasiswa mendesak pemerintah untuk lebih fokus pada pemerataan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Pantauan wartawan di lapangan massa Aksi mengambil alih jalan utama pihak keamanan mengatur jalannya Aksi secara tertib hingga tiba di kantor gubernur.

Suasana di kantor gubernur memanas ketika massa unjuk rasa Bakar ban bekas (Satpol PP) dan pihak kepolisian berjaga ketat di depan pintu masuk kantor pemerintahan daerah Papua Barat Daya.

Berbagai mahasiswa dalam orasinya menekankan pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Namun, hingga saat ini masih banyak anak-anak di Papua Barat Daya yang mengalami kesulitan mengakses pendidikan akibat keterbatasan biaya dan fasilitas.

“Apa artinya program makan gratis jika pendidikan masih mahal dan tidak merata? Kami menuntut pemerintah menghadirkan pendidikan gratis dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi,” tegasnya.

Selain menyampaikan tuntutan terkait pendidikan gratis, massa aksi juga menyoroti minimnya infrastruktur pendidikan, kekurangan tenaga pengajar, serta ketimpangan kualitas pendidikan di wilayah Sorong Raya.

Samuel Assem, bertindak sebagai moderator membantu jalan Aksi memberikan kesempatan para berbagai organisasi yang hadir menyampaikan pandangannya terkait isu yang mereka soroti.Dalam tuntunan dan mereka berkomitmen Menolak makanan bergizi Gratis dan Desak pendidikan gratis di tanah Papua khususnya di wilayah Papua Barat Daya.

Selain itu, mahasiswa juga menyinggung kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) yang dinilai belum mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat asli Papua, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Mereka menilai implementasi Otsus selama ini belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Otsus seharusnya menjadi solusi bagi orang Papua, namun faktanya belum menjawab kebutuhan dasar kami, terutama dalam hal pendidikan yang layak dan merata,” ujar ketua AMAN Yosepus Nauw 

aksi tutupan dengan pembacaan tuntutan yang dibacakan oleh sekretaris kordinator lapangan Fahrizal Fesanrey sebagai berikut: mereka mendesak gubernur Papua Barat Daya alihkan anggaran makanan bergizi Gratis untuk pendidikan gratis di seluruh Papua Barat Daya,  selain itu mahasiswa  Mendesak gubernur Papua Barat Daya segera hadirkan kampus negeri di provinsi Papua Barat Daya.

Massa aksi juga mereka menuntut Agar  Segera alokasi anggaran otsus  ke mahasiswa orang asli Papua (OAP) di setiap semester yang tidak mampu  ekonomi sesuai konsitusi  otonomi khusus (Otsus), mereka  Mendesak Gubernur untuk  segera evaluasi dinas pendidikan dan audit setiap anggaran yang disalurkan setiap sekolah dan kampus- kampus yang ada di papua Barat Daya, serta menuntut   Gubernur segera mengevaluasi seluruh penyaluran anggaran dana Otsus di perguruan tinggi se- Papua Barat Daya.

Diketahui Aspirasi  massa aksi langsung terima oleh wakil gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, Pihak pemerintah berjanji akan menindaklanjuti tuntutan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki di tingkat provinsi.

Ia juga mengatakan pandangan terkait Makan Bergizi Gratis (MBG) program pusat andalan pemerintahan Prabowo Subianto, Program ini bertujuan meningkatkan gizi siswa (PAUD-SMA), ibu hamil, dan menyusui untuk mengatasi stunting, sekaligus memberdayakan ekonomi lokal. MBG fokus pada penguatan SDM menuju Indonesia Emas 2045.

"Aspirasi dari ade-ade semua tentu kami terima yang kemudian menjadi bagian dari tugas pemerintah provinsi nanti kami laporkan kepada gubernur sebagai pengambil kebijakan tertinggi, yang ke pemerintahan pusat kaitan dengan MBG kami akan sampaikan pihak terkait," ujar Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Papua Barat Daya

Aksi berlangsung hingga siang hari dan berakhir dengan tertib setelah massa menyampaikan seluruh tuntutan mereka.