TPNPB OPM Desak Sekjen PBB Bentuk Tim Investigasi

PAPUA // Fokus utama pernyataan tersebut adalah mendesak Sekretaris Jenderal PBB untuk segera membentuk tim investigasi independen atau memberikan mandat khusus kepada Pelapor Khusus PBB (UN Special Rapporteur) untuk masuk ke Papua tanpa hambatan dari pemerintah Indonesia.

Kritik terhadap Kebijakan Keamanan: Pernyataan itu secara tajam mengkritik peningkatan jumlah pasukan non-organik di West Papua yang dianggap memicu gelombang pengungsian internal (IDPs) besar-besaran di wilayah Nduga, Intan Jaya, dan Puncak.

Informasi mengenai pernyataan spesifik dari WPLO (West Papua Liberation Organization) di Markas Besar PBB pada 23 April 2026 menunjukkan beberapa perkembangan penting terkait advokasi internasional mereka:

Penyampaian Bukti: WPLO dilaporkan menyampaikan dokumen dan bukti visual terkait dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aparat keamanan di wilayah Pegunungan Tengah Papua. Mereka menggunakan istilah "genosida lambat" (slow-motion genocide) untuk menggambarkan dampak operasi militer terhadap populasi Orang Asli Papua (OAP).

Desakan Investigasi Independen: Fokus utama pernyataan tersebut adalah mendesak Sekretaris Jenderal PBB untuk segera membentuk tim investigasi independen atau memberikan mandat khusus kepada Pelapor Khusus PBB (UN Special Rapporteur) untuk masuk ke Papua tanpa hambatan dari pemerintah Indonesia.

Kritik terhadap Kebijakan Keamanan: Pernyataan itu secara tajam mengkritik peningkatan jumlah pasukan non-organik di West Papua yang dianggap memicu gelombang pengungsian internal (IDPs) besar-besaran di wilayah Nduga, Intan Jaya, dan Puncak.

Target Internasional: WPLO memanfaatkan momentum di New York untuk melobi negara-negara anggota PBB, terutama dari blok Pasifik (MSG dan PIF), agar membawa isu Papua ke dalam agenda Sidang Umum PBB atau Dewan Keamanan.

Pernyataan ini merupakan bagian dari upaya koordinasi antara berbagai faksi perjuangan Papua (termasuk ULMWP dan WPLO) untuk menyatukan narasi di tingkat global menghadapi situasi lapangan yang kian memanas di bulan April 2026.

Apakah Anda memerlukan detail mengenai reaksi resmi pemerintah Indonesia atau tanggapan perwakilan PBB terhadap pernyataan WPLO tersebut?