Madura Tolak Industrialisasi di Bangkalan: Bentuk Provinsi dulu

Madura, tamengrakyat.my.id - Tak serta merta berbahagia apalagi menerima, Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) bersama 45 ulama dan habaib se-Madura menggelar rapat pada Minggu (16/8/2026), dan hasilnya mereka secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana industrialisasi di Kabupaten Bangkalan.

Ulama BASSRA menilai rencana industrialisasi di Madura sebaiknya ditunda hingga Madura resmi menjadi provinsi berdiri sendiri. 

Dengan status tersebut, Madura dinilai memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengawasi tata ruang wilayah secara mandiri.

Sikap BASSRA tersebut sejalan dengan pendapat Aliansi Ulama Madura (AUMA).

AUMA mengingatkan kembali pengalaman ketika Presiden RI ke-3, B.J. Habibie, mengundang sejumlah kiai sepuh Madura untuk melakukan studi banding ke kawasan industri Batam.

Dalam kunjungan tersebut, para ulama disebut menemukan kondisi yang memprihatinkan karena masyarakat lokal dinilai justru tersisihkan dan hanya menjadi penonton di tanah kelahiran mereka sendiri.

Tokoh kharismatik Madura, KH. R. Ali Badri Zaini, turut menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak sosial dan budaya yang berpotensi muncul akibat industrialisasi. 

Ia menyoroti persoalan di sejumlah kawasan industri, seperti Rempang, Morowali, Kolaka, hingga PIK 2, yang menurutnya juga menghadapi persoalan sosial serta ancaman peredaran narkoba dan pergeseran nilai budaya.

“Madura masih memiliki agenda besar terkait pembentukan Provinsi Madura yang saat ini sedang berproses,” tegas KH. R. Ali Badri Zaini.

BASSRA menilai rencana industrialisasi saat ini bertolak belakang dengan slogan yang selama ini diusung.

“Jangan membangun di Madura, tapi bangunlah Madura.”

Selain itu, pengembangan kawasan Madura dinilai harus berpegang pada empat prinsip dasar, yakni Manusiawi, Indonesia, Madurawi, dan Islami.

Dengan pertimbangan tersebut, BASSRA bersama para ulama dan habaib se-Madura meminta agar rencana industrialisasi di Bangkalan ditunda sampai agenda pembentukan Provinsi Madura memiliki kejelasan.

'Menurut saya, sikap BASSRA dan para ulama ini patut dihargai sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan Madura. Pembangunan memang penting, tetapi pembangunan seharusnya tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memastikan masyarakat lokal menjadi pelaku utama dan mendapatkan manfaat yang adil," komentar salah satu netizen warga Madura

Warga lain berucap, "Jika industrialisasi memang akan dilakukan, semoga sejak awal disiapkan konsep yang benar-benar melibatkan masyarakat Madura: lapangan kerja, pendidikan dan keterampilan, perlindungan lingkungan, UMKM, serta penjagaan budaya dan nilai-nilai sosial".

Menunda bukan berarti menolak kemajuan. Bisa jadi ini adalah kesempatan untuk menata terlebih dahulu agar pembangunan Madura ke depan lebih terarah, adil, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat lokal.

Semoga perbedaan pandangan mengenai industrialisasi tidak menjadi pertentangan, tetapi menjadi ruang dialog antara ulama, masyarakat, pemerintah, akademisi, dan dunia usaha. 

Madura maju, masyarakatnya sejahtera, budayanya tetap terjaga, dan pembangunan benar-benar membawa manfaat bagi anak cucu Madura.